Tinggalkan komentar

Hendropranoto tentang Kota yang Harmoni

hendropranoto

foto saya comot dari penataanruang.net

Saya tidak ingin sinical, tapi ada lelucon tapi serius tentang siapa saja yang sering melanggar dokumen perencanaan sebuah kota. Pertama, Kepala Daerah atau orang pemerintahan yang tidak begitu mengerti dampak dari sebuah pelanggaran terhadap sebuah perencanaan kota. Kedua, orang yang punya banyak uang, yang dengan uangnya bisa membangun apa saja meski itu melanggar perencanaan. Ketiga, orang yang punya pangkat, yang dengan pangkatnya dan kekuasaannya membuat ia bisa membangun sebuah bangunan, misalnya, meskipun itu melanggar peruntukan. Dan keempat, planner itu sendiri, yang tidak memiliki sikap tegas pada produk rencana yang ia sudah yakini dibuat secara benar.

Nama Hendro Pranoto sangat identik dengan sejarah pembangunan perkotaan di negara ini, khususnya dalam konteks pembangunan prasarana kota terpadu, yang kemudian terkenal sebagai Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT). Di masa masih menjadi mahasiswa dulu, saya sudah mengagumi beliau, melalui buku-buku beliau. Salah satu buku beliau yang hingga kini masih saya koleksi adalah tentang P3KT.

Meski sudah pensiun sebagai PNS Departemen Pekerjaan Umum, di usianya yang sudah lewat sembilan windu, Hendropranoto masih aktif memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran dalam derap pembangunan perkotaan di negeri ini. Beberapa bulan lalu, di sebuah bilik ruangan yang terletak di lingkungan Ditjen Cipta Karya, saya menemuinya untuk sebuah wawancara. Wawancara itu kemudian dimuat oleh Majalah KIPRAH, tentang bagaimana sekilas sejarah pembangunan prasarana perkotaan yang pernah berlangsung di negeri ini. Berikut petikannya:

Pak, dalam konteks pembangunan perkotaan, yang pada akhirnya mewujud pada visi tentang Kota yang Harmonis, dalam perspektif penyediaan prasarana perkotaan: apa sebenarnya simpul yang paling krusial?

Membangun kawasan perkotaan tidak sekadar membangun prasarana kota, tapi juga tentang membangun ekonomi perkotaan, mengelola keragaman sosial dan budaya, hingga merangkul warga kota untuk mau terlibat dalam pembangunan perkotaan. Membangun perkotaan, bukan hanya tentang membangun jaringan jalan, saluran drainase, pipa-pipa air minum dan air limbah. Bukan hanya itu. Kota adalah sebuah bagian dari sistem masyarakat, yang melakukan berbagai kegiatan di berbagai sektor kehidupan. Jadi, pembangunan prasarana hanyalah satu bagian kecil. Oleh karena itu, bagi saya, prinsip keterpaduan dan partisipasi warga tetap menjadi simpul krusial hingga saat ini.

Namun, kesan bahwa pembangunan perkotaan sangat identik dengan pembangunan fisik masih sangat dominan….ya, Pak.

Memang, itu karena secara visual perkembangan fisik mudah diukur. Jika secara fisik sebuah kota tampak rapi dan prasarana kota yang ada terpelihara dengan baik kemudian itu menjadi ukuran bahwa kota tersebut termanaje dengan baik. Oleh karena itu, dalam urusan pembangunan perkotaan Departemen Pekerjaan selalu berada di depan (leading) karena alasan tadi.

Menurut Anda, semestinya pola pembangunan prasarana perkotaan seperti apa sehingga bisa mewujudkan sebuah kota yang ideal?

Harmonis itu kan sebuah sifat, yang bisa merasakan adalah warga kota. Jadi, ukuran harmonis itu ukurannya harus mempertimbangkan harmonis menurut warga kota. Jangan harmonis menurut kemauan planner atau pemerintah. Yah, harus ada proses dialog. Bukankah sebenarnya pembangunan itu pada akhirnya masyarakat juga yang harus membiayai. Masyarakat membayar listrik, air minum, retribusi sampah, pajak-pajak dan sebagainya, itu kan dalam rangka membiayai pembangunan.

Sebagai seorang planner senior, sejauh mana Anda melihat para pelaku pembangunan kota di negeri ini disiplin menaati dokumen-dokumen perencanaan wilayah yang telah disepakati?

Di sinilah masalahnya. Saya tidak ingin sinical, tapi ada lelucon tapi serius tentang siapa saja yang sering melanggar dokumen perencanaan sebuah kota. Pertama, Kepala Daerah atau orang pemerintahan yang tidak begitu mengerti dampak dari sebuah pelanggaran terhadap sebuah perencanaan kota. Kedua, orang yang punya banyak uang, yang dengan uangnya bisa membangun apa saja meski itu melanggar perencanaan. Ketiga, orang yang punya pangkat, yang dengan pangkatnya dan kekuasaannya membuat ia bisa membangun sebuah bangunan, misalnya, meskipun itu melanggar peruntukan. Dan keempat, planner itu sendiri, yang tidak memiliki sikap tegas pada produk rencana yang ia sudah yakini dibuat secara benar.

Menurut Anda, di era otonomi daerah sekarang ini, Daerah sudah siap membangun wilayah perkotaannya secara utuh?

Sebenarnya sebelum ada Otonomi Daerah pun pembangunan perkotaan di daerah itu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Meski menjadi urusan lokal, Pemerintah Pusat tetap merasa bertanggung jawab agar kota-kota tersebut memiliki prasarana kota yang memadai. Pusat tidak ingin dong kota-kota itu minus prasarana karena pada akhirnya hal itu akan berdampak pada kepentingan dan stabilitas nasional. Jadi, meskipun sekarang ini peran Daerah lebih besar dan relatif lebih siap, saya rasa peran Pusat tetap harus ada, seperti bantuan teknis dan pembiayaan.

Meskipun saat ini P3KT sudah tidak ada, apakah Anda melihat keterpaduan dalam pembangunan perkotaan melemah atau justru semakin baik?

Ini kan hanya soal nama. P3KT hanyalah sebuah istilah atau nama dari sebuah program. Yang penting adalah prinsip dari keterpaduan itu sendiri: dilaksanakan atau tidak? Sedikit kilas balik, sebelum P3KT ada, dulu dalam membangun prasarana kota, PU menanganinya secara sektoral. Sendiri-sendiri. Melalui P3KT, kami menggelindingkan pendekatan baru: ketepaduan. Makna keterpaduan di sini yakni bawah sesungguhnya pembangunan pada sebuah sektor sangat terkait dengan sektor lainnya. Tentang air, misalnya, antara air bersih dan air limbah punya kaitan, juga dengan drainase. Sementara drainase terkait dengan pengelolaan sampah dan pengelolaan jalan. Saya rasa kesadaran tentang keterpaduan itu sudah mengakar. Sekali lagi, P3KT hanyalah sebuah nama. Ruh dari program itu kini ada di mana-mana di berbagai program yang digerakkan oleh Departemen PU. Namun, saya yakin, kota yang harmonis akan lebih cepat terwujud melalui sistem pembangunan perkotaan yang terpadu.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: